Pengertian :
Kehilangan
Merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya.

Berduka
Respons emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain.

Faktor yang mempengaruhi individu menghadapi kehilangan:
a. Bagaimana persepsi individu terhadap kehilangan
b. Tahap perkembangan
c. Kekuatan mekanisme koping
d. Support system

Tahap Reaksi Berduka
(Potter, 1989 dan Tarwoto, 2003)

1. Pengingkaran (Denail)
Tahap kejutan dan penolakan → awal diagnosa penyakit
Respons individu : “itu tidak mungkin!”, “saya tidak percaya”.
Fokus pada denial → tidak dapat memperhatikan fakta yang
dijelaskan.
Perasaan tidak percaya, syok
Tanda : menangis, gelisah, lemah, letih, pucat.

2. Marah (Anger)
Perasaan marah yang tidak terkendali, dapat diproyeksikan pada benda atau orang
Respons individu : “saya…?, tidak, mengapa saya…”. Dan muncul perasaan sedih, rasa bersalah dan marah
Tanda : Muka merah, suara keras, tangan mengepal, nadi cepat, gelisah dan prilaku agresif.
Merupakan mekanisme pertahanan yang ditujukan pada kesehtan dan kehidupan.

3. Tawar menawar (bargaining)
•Individu mampu mengungkapkan marah akan kehilangan, ia akan merefleksikan rasa bersalah, takut dan rasa berdosa
•Respons individu/keluarga: “ya, benar”., “tapi…, kalau terjadi sesuatu pada saya, biarlah setelah saya tobat”
•Kesempatan menyelesaikan urusan dunia at, pembagian harta).
•Semua permohonan hendaknya dipenuhi karena merupakan hal yang harus dibereskan sebelum mati.

4. Depresi
•Proses menghadapi kematian sehingga klien dan keluarga mengalami perasaan kehilangan yang mendalam disertai depresi dan putus asa
•Individu menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara, putus asa
•Prilaku : menolak makan, susah tidur dan dorongan libido menurun
•Respons Klien : “ya, benar saya…”. \

5. Menerima (acceptance)
•Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan, pikiran yang terpusat pada objek kehilangan mulai berkurang.
•Individu menyadari dan menerima proses kematian sehingga minat dan aktivitas jangka panjang menurun.

Diagnosa Keperawatan : Berduka
Suatu keadaan dimana individu atau keluarga mengalami respons manusia alami yang melibatkan reaksi psikososial dan fisiologik pada kehilangan actual atau dirasakan (orang, objek, fungsi, status, hubungan)

Diagnosa keperawatan : Berduka, antisipasi
Keadaan dimana seorang individu/kelompok mengalami reaksi-reaksi dalam berespons terhadap kehilangan bermakna yang diperkirakan.

Diagnosa keperawatan :
Berduka Disfungsional
Keadaan dimana seorang individu atau kelompok mengalami berduka yang berkepanjangan dan terlibat dalam aktivitas yang menyimpang.

“Sejak berdirinya kerajaan Peurelak di Aceh, penyelenggaraan pendidikan di Aceh berorientasi pada ajaran agama Islam. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan rasulNya, akhlak mulia, beridisiplin tinggi, bijaksana, dapat berdiri sendiri, bertanggung jawab, cerdas dan trampil, sehat jasmani, dan rohani, aktif dan kreatif, cermat dan teliti, sabar serta menyerah diri pada ketetapan Allah SWT. Begitulah tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh perserta didik menuju ajaran Islam.” (AR Rum 51). p. 48.

1. Pendidikan Meunasah
Meunasah(red, tempat ibadah) terdapat di setiap Gampong (desa). Meunasah berfungsi ganda: satu, sebagai tempat ibadah, dua, sebagai tempat belajar, tiga, sebagai tempat musyawarah.
Watee meuruno( jadual belajar) :
Seupot (sore) : 7. 30. – 9.00am
Malam 20.00 – 22.00pm

Peserta didik terdiri dari Anak-anak yang berusia antara 7-14 tahun. Semua anak-anak berada dalam satu kampung belajar di Meunasah. Mereka diserahkan oleh orang tuanya masing-masing kepada guru mengaji/teungku dengan satu upacara khusus. Upacara itu sebagai tradisi masyarakat mengantarkan anak mengaji.

2. Pendidikan Rangkang
Pendidikan Rangkang dibangun pada setiap kemukiman. Biasanya pembangunan rangkang berdekatan dengan Mesjid. Gunanya untuk memudahkan peserta didik untuk shalat berjama’ah setiap waktu.
Pada zaman dahulu mesjid hanya terdapat pada setiap kemukiman. Jumlah rangkang di Aceh sama banyaknya dengan jumlah kemukiman pada waktu.
Peserta didik pada tingkat rangkang berasal dari anak-anak kampung yang telah menyelesaikan pelajarannya di Meunasah. Bagi mereka yang ingin melanjutklan pelajaran yang lebih tinggi mereka diantarkan oleh orang tuanya ketempat itu.
Karena pembangunan rangkang berjauhan dengan kampung, peserta didik kebanyakan memondok di kawasan rangkang.
Waktu belajar di rangkang biasanya pagi dan sore. Pada malamnya mereka belajar dengan teman-temannya di tempat pemondokan masing-masing. Cara belajar berkelompok sudah lama dipraktekkan di rangkang dengan bimbingan kawan sebaya (Tengku Sida).

3. Pendidikan Dayah
Pendidikan Dayah terdapat di setiap Negeri. Satu Negeri terdiri dari beberapa buah kemukiman. Kepala pemerintahan negeri disebut Ulee Balang. Pembangunan pendidikan dayah mungkin berdekatan dengan mesjid ada juga yang tidak. Apabila pembangunan pendidikan dayah tidak berdekatan dengan mesjid, dalam komplek dayah itu dibuat sebuah Aula tempat peserta didik shalat berjama’ah.
Peserta didik tingkat Dayah adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan nya dirangkang. Pendidikan tingkat dayah diatur lebih rapi. Pada umumnya peserta didik memondok. Kegiatan belajar lebih banyak. Ada yang berlangsung pada waktu pagi, ada pula yang berlangsung pada waktu sore, dan ada pula yang berlangsung pada waktu malam hari. Belajar di dayah lebih mandiri. Latihan lebih banyak. Seperti latihan berpidato, latihan dakwah, latihan berbicara, dengan bahasa Arab dan lain-lain.
Latihan-latihan itu dilakukan supaya peserta didik lancar melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Pada waktu libur panjang bulan puasa dan pada bulan haji siswanya pulang kampung masuk kampung untuk mempraktekkan pengetahuannya.

4. Pendidikan Dayah Chik
Dayah Chik merupakan perguruan tinggi Islam zaman dulu. Setiap kerajaan Islam di Aceh memiliki dayah Chik tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut:
1. Kerajaan Islam Peurelak
2. Kerajaan Islam Tamiang
3. Kerajaan Islam Dayah
4. Kerajaan Islam Banda Aceh Darussalam
Jumlah dayah tinggi sejak dari tahun 840-1903 (Masehi) lebih 50 buah di seluruh Aceh.

Dayah Chik Cot Kala ialah yang tertua Di Aceh berlokasi di Cot Kala, wilayah kerajaan Islam Peurelak
Pendiri: Teungku Muhammad Amin atau Teungku Chik Cot Kala
Teungku Chik Kala kemudian menjadi raja di kerajaan Islam Peurelak (Aceh Timur) Memerintah dari 922-964 Masehi bergelar Sultan Malik Muhammad Amin Syiah Johan.

Dayah Chik Tanoh Abee berlokasi di dekat Lampisang, Seulimeum (Aceh Rayeuk). Didirikan oleh Teungku Chik Tanoh Abee pada tahun 1870 Masehi. Terkenal dengan perpustakaannya yang terbesar.

Dayah Chik di Rundeng
Berlokasi di Rundeng, Singkil. Didirikan oleh Hamzah Fansuri, paman dari Teungku Syeh Abdul Rauf Syiah Kuala. sekitar tahun 1600 Masehi. Terkenal se Asia Tenggara.

Dayah Suro, Terletak di Suro, Simpang Kanan, Singkil. Didirikan oleh Ayahnda Tgk. Syeh Abdul Rauf pada abad 16.

Dayah Teungku Chik Di Anjong
Didirikan oleh Sayed Abubakar bin Husein Balfaqih tahun 1760 Masehi. Berlokasi di Peulanggahan, Banda Aceh, semasa Sultan Alaidin Muhammad Syiah tahun 1760-1791.

Dayah Teungku Chik Mesjid RAYA BAITURRAHMAN
Didirikan pada masa Sultan Iskandar Muda. Terdiri dari beberap Fakultas:
a. Darrut Tafsir Wal Hadis (Jurusan Tafsir dan Hadist)
b. Darrut Thab (Fakultas Kedokteran)
c. Darul Kimia (Fakultas Ilmu Kimia)
d. Darut Tarikh(Fakultas Ilmu Sejarah)
e. Darul Hisab (Fakultas Ilmu Pasti)
f. Darul Srayasah (Fakultas Ilmu Politik)
g. Darul Aqli (Fakultas Ilmu Akal)
h. Daruz Zira’ah (Fakultas Pertanian)
i. Darul Ahkam (Fakultas Hukum)
j. Darul Falsafah (Fakultas Ilmu Tauhid)
k. Darul Kalam (Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra)
l. Darul Qizarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan)
m. Darul Khasanah Baitul Mal (Fakultas Ilmu Keuangan Negara)
n. Darul Ardli (Fakultas Ilmu Pertambangan)
o. Darul Nahwa (Fakultas Tata Bahasa)
p. Darul Mazahib (Fakultas Ilmu Perbandingan Agama)
q. Darul Harb (Fakultas Ilmu Peperangan)

Seluruh lembaga Pendidikan dari setingkat Meunasah hingga Dayah dibangun oleh masyarakat. Pada zaman Iskandar Muda, system administrasi dan organisasinya disempurnakan. (pp. 48-54)

Umumnya Meunasah dan Rangkang satu lokasi dengan Dayah beserta Mesjidnya. Staf Pengajarnya selain dari Ulama Ulama besar seperti Teungku Syeh Abdul Rauf Al Fanshuri, Teungku Syeh Nurdin Ar Raniri, Hamzah Al Fanshuri, Syamsuddin Al Sumatrani, termasuk juga guru-guru besar luar negeri seperti Turki, Arab, Persia, India, dll. ( Sumber : Nagor, Drs. H. T. M. Yunus, 1995).

RUU tentang Praktik Perawat telah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2005-2009. Hal ini berdasarkan Keputusan DPR-RI No. 01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009. Dalam Prolegnas 2005-2009 tersebut, telah ditetapkan 284 (duaratus delapan puluh empat) prioritas RUU untuk digarap selama lima tahun.

Masuknya RUU Praktik Perawat dalam Prolegnas 2005-2009 melalui proses yang amat panjang. Proses penyusunan Prolegnas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Secara teknis, Prolegnas disusun melalui beberapa tahapan. Garis besar tahapan tersebut yaitu :
1. Tahapan Penyusunan Rencana Legislasi
2. Tahapan Penyusunan Program Legislasi di lingkungan
Pemerintah dan di DPR
3. Tahapan Koordinasi Penyusunan Program Legislasi
Nasional
4. Tahapan Penetapan.

Tugas kita para perawat adalah mengawal dan mendorong agar RUU Praktik Perawat tetap aman berada di dalam Proglegnas sehingga pada masanya nanti dapat dilahirkan menjadi UU Praktik Perawat. Jangan sampai RUU Praktik Perawat ditendang keluar dari Prolegnas.

RUU Praktik Perawat telah masuk menjadi Prolegnas tahun 2005. Namun hingga tahun 2009 masih belum dibahas untuk dijadikan UU. Berarti sudah lima tahun tertahan di Badan Legislatif. Kalau kita tidak mengawal RUU Praktik Perawat, jangan-jangan naskah RUU Praktik Perawat malah hancur dimakan rayap.

Menurut Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI, Menkes RI (Fadilah Supari) sering tidak datang memenuhi undangan DPR untuk membahas RUU Praktik Perawat. Semoga orang semacam FS ini tidak menjabat menteri lagi.

Agenda Nasional berupa pemilu dan pilpres di tahun 2009 semakin memperkecil kemungkinan UU Praktik Perawat dapat lahir di 2009. Anggota DPR yang baru terpilih aktif bekerja sekitar Oktober 2009 setelah dilantik menjadi anggota DPR. Anggota DPR yang lengser dan bertahan di Senayan telah setelah pemilu legislatif April 2009. Para anggota yang lengser ini kecil sekali kemungkinannya untuk berkonsentrasi dan berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU Praktik Perawat.

Selain itu, partai-partai perhatiannya terbagi ke arah upaya pemenangan pilpres di akhir 2009 sehingga kecil juga perhatiannya kepada RUU Praktik Perawat. Kedua, rendahnya kinerja Menkes dan DPR terhadap penyelesaian UU Praktik Perawat.

Walau demikian, kita para perawat wajib terus menjalin silaturrahmi dan komunikasi dengan semua elemen yang berperan dalam melahirkan UU Praktik Perawat. Mereka adalah Partai-partai politik, politisi, birokrat dan tokoh-tokoh yang peduli akan pentingnya UU Praktik Perawat bagi anak bangsa.

(Sumber :http://www.inna-ppni.or.id/,Khairin Fikri,khairin_fikri@yahoo.com)

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh/pertahanan tubuh. Pertama kali didiagnosis pada tahun 1981 di Amerika Serikat dan sampai saat ini telah menyerang sebagian besar negara di dunia (pandemi) baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit ini telah menjadi masalah internasional karena dalam waktu relatif cepat terjadi peningkatan jumlah penderita dan melanda semakin banyak negara. Belum diketemukannya obat/vaksin yang efektif terhadap AIDS telah menyebabkan keresahan dan keprihatinan di seluruh dunia (Beni, 2006).
Perkembangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia termasuk dalam kelompok tercepat di Asia. Bahkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyatakan bahwa fase epidemik HIV/AIDS di Indonesia telah berubah dari “ low” menjadi “concentrated” . Prevalensi terkonsentrasi berarti bahwa jumlah ODHA kurang dari 1% dari total penduduk secara keseluruhan, namun pada kelompok resiko tinggi sudah terinfeksi lebih dari 5% penduduk pada kelompok tersebut (Usman&Apriyanthi,2005).

Pengertian HIV/AIDS
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immuno deficiency Virus) yang merusak sebagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena penyakit tersebut akan mudah terserang berbagai penyakit yang mematikan. Menurut Soemarsono (1991) menjelaskan lebih rinci tentang kepanjangan dari huruf-huruf yang terdapat dalam AIDS yaitu;
a. Acquired (didapat) : ditularkan dari satu orang ke orang lain, bukan merupakan penyakit bawaan.
b. Immune (kebal) : sistem pertahanan/kekebalan tubuh, yang melindungi tubuh terhadap infeksi.
c. Deficiency (kekurangan) : menunjukkan adanya kadar atau nilai yang lebih rendah dari normal/biasanya
d. Syndrome (sindrom) : suatu kumpulan tanda atau gejala yang bila didapatkan secara bersamaan, menunjukkan bahwa seseorang mengidap suatu penyakit/keadaan tertentu (ASA-INSIST, 2003).

Gejala Penderita HIV/AIDS
Banyak orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala apapun. Mereka merasa sehat dan juga dari luar nampak sehat-sehat saja, namun orang yang terinfeksi HIV akan menjadi pembawa dan penular HIV kepada orang lain. Kelompok orang-orang tanpa gejala ini dapat dibagi 2 kelompok yaitu:
a. Kelompok yang sudah terinfeksi HIV, tetapi tanpa gejala dan tes darahnya negatif. Pada tahap dini ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Waktu antara masuknya HIV ke dalam peredaran darah dan terbentuknya antibodi terhadap HIV disebut Window Period yang memerlukan waktu antara 15 hari sampai 3 bulan setelah terinfeksi HIV.
b. Kelompok yang sudah terinfeksi HIV, tanpa gejala, tetapi tes darah positif. Keadaan tanpa gejala seperti 5 tahun atau lebih (Nursalam, 2006).

Penularan HIV/AIDS
Virus HIV ini sangat mudah menular dan mematikan serta hidup dalam 4 jenis cairan tubuh manusia yaitu darah, sperma, cairan vagina dan air susu ibu (ASI). Virus ini tidak hidup di dalam cairan tubuh lainnya seperti air ludah (air liur), air mata maupun keringat sehingga penularannya hanya lewat empat cairan tubuh tersebut (Hutapea, 2005).

Penularan HIV yang terjadi apabila terjadi kontak atau pertukaran cairan tubuh yaug mengandung virus melalui sebagai berikut:
a. Hubungan seksual (homoseksual dan heteroseksual) yang tidak terlindung dengan seseorang yang mengidap HIV.

b. Transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar oloh HIV. Transfusi darah yang tercemar HIV secara langsung akan menularkan HIV ke dalam sistem peredaran darah dari si penerima.

c. Jarum suntik atau alat tusuk lainnya (akupuntur, tindik, tato) yang tercemar oleh HIV. Oleh karena itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh pecandu narkotika akan mudah menularkan HIV di antara mereka, apabila salah satu di antara mereka adalah pengidap HIV.

d.Penularan ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada anak yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi selama kehamilan atau persalinan atau selama menyusui (Nursalam, 2006).

Mengingat pola penularan HIV seperti tersebut di atas, maka orang-orang yang berisiko lebih besar untuk tertular HIV/AIDS adalah:
a.Individu yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual.
b.Penjaja seksual dan pelanggannya
c.Pengguna jarum suntik secara bersamaan (bergantian).
d. Bayi yang dikandung ibu yang terinfeksi.
e. Orang-orang yang memerlukan transfusi darah secara teratur : (thalesemia, haemofili) bila darah donor tidak dilakukan skrining (Nursalam, 2006).

Kegiatan hubungan seksual sering dilakukan sehingga sebagian besar penularan HIV melalui hubungan seksual,yaitu 80-90% dari total kasus dunia. Adapun intensitas dari penyebaran HIV lainnya yaitu transfusi darah sebesar 3-5%, perinatal sebesar 0,1%, dan penggunaan suntikan/jarum sebesar 5-10 % dari total kasus dunia (Notoadmodjo, 2007).

Penularan dari sub-populasi berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya juga dapat terjadi. Diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 38,500 anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV (KPAN, 2008)

HIV dapat digolongkan sebagai salah satu infeksi menular seksual. Hutapea (2005) menjelaskan tentang infeksi melalui hubungan seksual yaitu sebagai berikut:
a.Risiko penularan seksual dari pria ke wanita lebih besar daripada dari wanita ke pria. Hal ini disebabkan wanita adalah resipien partner (pasangan penerima) dalam hubungan seksual.
b.Seks anal berisiko lebih tinggi daripada seks melalui vagina karena seringkali terjadi perlukaan pada daerah anal.
c.Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan menggunakan kondom secara tepat dan konsisten pada mereka yang berperilaku berisiko.

Penularan infeksi HIV melalui hubungan seksual paling banyak terjadi. Menurut Hutapea (2005) menjelaskan bahwa kelompok berisiko tinggi tertular HIV/AIDS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a.Aktif dalam perilaku seksualnya. Makin aktif, makin tinggi risikonya Golongan yang sangat aktif adalah WPS (wanita pekerja seks), PTS (pria tuna susila) dan pelanggan WTS/PTS. Ditinjau dari usianya yang mempunyai kemungkinan tertinggi untuk berperilaku seksual aktif adalah orang-orang yang berusia remaja ke atas.
b.Kaum biseksual maupun homoseksual. Makin sering dia melakukan praktek homoseksual, makin tinggi risikonya.
c.Mereka yang suka/pernah melakukan hubungan seksual dengan orang asing yang berasal dari daerah-daerah di mana insidens AIDS tinggi.

Diagnosis HIV/AIDS
Masa inkubasi atau laten terinfeksi HIV sangat tergantung ubuh masing-masing, rata-rata 5-10 tahun. Tahap ini tidak terlihat gejala walaupun jumlah HIV semakin bertambah dan sel T4 semakin turun dan semakin merusak fungsi sistem kekebalan tubuh. Hal ini yang menunjukkan ODHA tidak dapat dibedakan dengan orang lain kecuali bila telah diperiksa darahnya, karena tidak menunjukkan gejala klinis. Mereka dapat melakukan aktifitas apapun seperti layaknya orang biasa (Arjoso, 2006).

Diagnosis HIV terbagi dalam 4 stadium, yaitu :
1. Stadium pertama : HIV
Infeksi dimulai dengan masuknya HIV, diikuti perubahan serologik ketika antibodi terhadap virus berubah dari negatif menjadi positif. Rentang waktu perubahan tersebut disebut window period yang lamanya 1-3 bulan, bahkan berlangsung sampai 6 bulan.
2. Stadium kedua : asimptomatik (tanpa gejala)
Organ tubuh yang terdapat HIV tidak menunjukkan gejala-gejala dan dapat berlangsunr rata-rata 5-10 tahun. Cairan tubuh yang tampak sehat ini sudah dapat menularkan HIV.
3. Stadium ketiga : Pembesaran Kelenjar Limfe
Pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata (persistent Generalized Lymphadenopathy) , tidak hanya satu tempat dan berlangsung lebih dari 1 bulan.
4. Stadium keempat : AIDS
Disertai adanya bermacam penyakit lain akibat infeksi oportunistik seperti penyakit konstitusional, penyakit saraf dan penyakit infeksi sekunder lainnya.

Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS
Masalah HIV/AIDS dan masalah IMS merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari penanggulangan IMS di Indonesia karena beberapa hal sebagai berikut:
a. Cara penularan terpenting dari HIV/AIDS dan IMS lainnya adalah melalui hubungan seksual.
b. Pencegahan penularan seksual HIV/AIDS dan IMS umumnya sama, baik caranya maupun khalayak sasarannya
c. Adanya IMS pada seorang penderita akan memudahkan tertular HIV berlipat kali dibanding orang yang tidak menderita IMS (disebut sebagai co-faktor penularan HIV/AIDS). Oleh karena itu, diagnosis IMS dan pengobatan yang efektif merupakan strategi yang penting untuk pencegahan penularan HIV.
d. Kecenderungan adanya peningkatan penderita IMS dapat dijadikan indikator dari adanya perubahan perilaku seksual (Nursalam, 2006). Pada tahun 2003, STRANAS 2003 –2007 diluncurkan sebagai respons terhadap berbagai perubahan, tantangan dan masalah HIV dan AIDS yang semakin besar dan rumit. Tahun 2004 Program penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja diluncurkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemberlakuan Kaidah ILO.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan upaya pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) penyalahgunaan napza ditandatangi Nota Kesepahaman tentang upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA dengan cara suntik antara Menko Kesra selaku Ketua KPA dan KAPOLRI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk memenuhi kebutuhan, maka obat ARV mulai diproduksi di alam negeri oleh perusahaan farmasi pemerintah PT Kimia Farma.

Percepatan respons di 6 provinsi dengan prevalensi HIV dan AIDS tertinggi dilakukan setelah Komitmen Sentani pada Januari 2004 dan meluas ke 8 provinsi lainnya. Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dimulai tahun 2005 dan terus ditingkatkan. Pada awal 2005 diluncurkan program akselerasi di 100 kabupaten/kota di 22 provinsi, disertai dengan diberlakukannya Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS Nasional.

Pada Juli 2006 Institusi KPA Nasional diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 (Perpres 75/2006) yang melibatkan lebih banyak sektor, TNI dan Polri dan masayarakat sipil. Tahun 2006 diakhiri dengan perhitungan estimasi jumlah sub-populasi rawan terhadap penularan HIV tahun 2006 sebagai dasar perencanaan mendatang, penerbitan Peraturan MenkoKesra/Ketua KPA Nasional tentang Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Jarum Suntik sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman KPA-BNN yang ditandatangani pada tahun 2003. dan retrukturisasi sekretariat KPA Nasional.

Di tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS semakin besar dan rumit sehingga diperlukan strategi baru untuk menghadapinya. Strategi Nasional 2007-2010 (STRANAS 2007-2010) menjabarkan paradigma baru dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dari upaya yang terfragmentasi menjadi upaya yang komprehensif dan terintegrasi diselenggarakan dengan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder).(KPAN, 2008).

Strategi dalam penanggulangan IMS-HIV/AIDS akan dilakukan antara lain, pencegahan, surveilans, pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektor. Upaya pencegahan terhadap IMS dan HIV/AIDS akan dilakukan melalui kegiatan yaitu, uji saring darah, promosi kondom, penerapan kewaspadaan universal, dan pencegahan penularan vertikal dan penyalahgunaan obat (Depkes RI, 2001).

Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan HIV dan AIDS;
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;
3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;
4. Penelitian dan riset operasional;
5. Lingkungan Kondusif;
6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;
7. Kesinambungan penanggulangan (KPAN, 2008).

Sedangkan upaya-upaya kegiatan dalam program penanggulangan HIV/AIDS menurut Ditjen PPM & PL (2002) adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan gaya hidup sehat (reducing vulnerability of specific pop).
b. Promosi perilaku seksual aman (promoting safer sexual behavior).
c.Promosi dan distribusi kondom (Promoting and distributing condom).
d. Pencegahan dan pengobatan IMS.
e. Penyediaan darah transfusi yang aman.
f. Pengurangan dampak buruk NAPZA suntik (Promoting of safer drug infection behavior).
g. Pengobatan dan perawatan ODHA (orang hidup dengan HIV/AIDS).
h. Dukungan Sosial Ekonomi ODHA (mitigating the impacton people infected and affected by HIV/AIDS).
i. Peraturan Perundang-undangan HIV/AIDS
j. Surveilans.
k. Pendidikan dan latihan.
1. Penelitian dan pengembangan.
m. Kerjasama internasional.

Cara pencegahan penularan HIV/AIDS dalam masyarakat dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. Menghindari hubungan seksual di luar nikah atau tidak berganti-ganti pasangan.
b. Menghindari hubungan dengan kelompok berisiko tinggi.
c. Penggunaan alat protektif (pemakaian kondom) bagi kelompok resiko tinggi.
d. Kelompok risiko tinggi tidak menjadi donor darah.
e. Penggunaan jarum suntik harus steril dan bukan bekas orang lain (Aulia, 2003).

Menurut Suesen (1991) dalam Dachlia (2000), pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual memerlukan pendidikan/penyuluhan yang intensif dan ditujukan untuk mengubah perilaku seksual masyarakat tertentu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan penularan HIV. Pendekatan pendidikan/penyuluhan tentang perilaku seksual, ditujukan terutama mengenai jumlah dan pilihan pasangan seksual, misalnya tidak mengadakan hubungan seksual (abstinence), monogami, mengurangi pasangan seksual sekecil mungkin, menghindari hubungan dengan WTS dan meningkatkan pemakaian kondom (UNFPA, 2005).

Promosi penggunaan kondom merupakan upaya pencegahan IMS, akan tetapi sering menghadapi kendala. Masih banyak kelompok masyarakat yang khawatir promosi kondom akan mendorong sebagian masyarakat untuk berperilaku seksual yang berisiko. Banyak juga mitos atau pendapat keliru yang mendorong rendahnya penggunaan kondom pada pria yang melakukan hubungan seksual beresiko, misalnya mengurangi kenikmatan seksual, tidak praktis dan kondom tidak bermanfaat (Aulia, 2002).

Berdasarkan informasi dari Ditjen PPM & PL (2002) bahwa hasil survey menunjukkan bahwa penjualan kondom melalui social marketing mencapai hasil yang baik dan terus meningkat. Social marketing kondom yang dilakukan telah berhasil mendapatkan pangsa pasar penjualan sejumlah 2-3 juta kondom perbulan di tahun 2001. Disamping itu, pemerintah secara nasional mendistribusikan kondom melalui BKKBN dengan program multifungsi kondom yaitu selain untuk pencegahan kehamilan, juga untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dan IMS, serta pemerintah secara insidentil juga menyediakan kondom.

Pada kelomnpok resiko tinggi khususnya WPS, salah satu alternatif perilaku positif dalam mencegah HIV/AIDS agar tidak tertular dan menularkan kepada pelanggan maupun individu lain dalam melakukan hubungan seksual dengan melaksanakan salah satu cara seks yang aman yaitu:
a. Mewajibkan pelanggan untuk memakai kondom.
b. Memakai kondom khusus untuk dirinya sendiri (female condom).
c. Memakai kondom kedua-duanya (Depkes RI, 2001).

Masalah sosial di kota-kota besar di Indonesia yang sulit untuk ditanggulangi adalah masalah pelacuran. Menurut Hutapea (2005), pelacuran/prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran untuk disetubuhi sebagai pemuas nafsu seks si prabayar yang dilakukan di luar pemikahan. Pelacur/ tuna susila/WPS pada umumnya adalah wanita (ada juga pria) yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja/banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan hubungan seksual dengan bayaran.

Perilaku seksual mencakup segala bentuk ekspresi yang dilakukankan seseorang, mulai dari hubungan heteroseksual, homoseksual, sampai beragam teknik dan gaya ( seks oral, seks anal, masturbasi,dll) untuk mencapai kepuasan seksual baik secara biologis maupun psikologis (Hutapea, 2005).

Umumnya perilaku seksual berisiko di dalam masyarakat terdistribusi secara tidak sama. Pada beberapa negara perilaku risiko HIV berkisar dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Selanjutnya untuk keperluan intervensi preventif , risiko tersebut dibedakan dalam beberapa kelompok. Secara umum dalam masyarakat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok dengan risiko tinggi (highest groups), kelompok perantara (bridge populations groups), dan kelompok umum dengan risiko rendah( general populations groups) . Pengelompokkan masyarakat ke dalam kategori yang sesuai didasarkan pada keadaan epidemiologi dan perilaku seksual berisiko (FHI&AIDSCAP, 2000)

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.9 tahun 1994, adalah kelompok yang berisiko tinggi yaitu orang-orang yang pekerjaannya menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan/risiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan HIV/AIDS misalnya para penjaja seks dan pelanggannya (Aulia, 2002). Penjaja seks komersil dan pelanggannya mempunyai peranan yang dominan dalam epidemi HIV/AIDS di dunia, terutama karena menjadi kelompok utama(core group) dalam epidemi HIV/AIDS (ASA-INSIST, 2003).

Pelanggan WPS disebut juga protituant artinya orang yang melacur atau membayar pelacur untuk memenuhi naluri seksualnya dalam mecapai kepuasan seks (Kartono, 1992).

Menurut Depkes RI & BPS (2005), kelompok pria dewasa yang berisiko tinggi terjangkit HIV diantaranya adalah kelompok pria yang juga sering berganti pasangan seks atau yang suka membeli seks kepada wanita penjaja seks (WPS). Pria yang potensial menjadi pelanggan WPS adalah pria yang suka bepergian jauh dalam waktu lama sepeti pelaut dan anak buah kapal (ABK), nelayan, serta sopir dan kernet truk. Termasuk pula kedalam kelompok pria yang potensial menjadi pelanggan WPS adalah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) barang di pelabuhan ,tukang ojek yang sering menjadi perantara atau pengantar pelanggan pria dan WPS.

Wanita penjaja seks adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada setiap lelaki yang membutuhkan pemuasan seks dengan bayaran uang atau barang (Kartono, 1992).

Kartono (1992) menjelaskan bahwa WPS merapunyai ciri-ciri khas antara lain sebagai berikut:
a. Menarik, aktraktif wajah dan tubuhnya biasanya dapat merangsang selera seks kaum pria.
b. Umumnya berusia muda, sebesar 75 % WPS di kota berusia dibawah 30 tahun.
c. Pakaiannya menyolok, beraneka warna dan seririg aneh-aneh untuk menarik perhatian kaum pria.
d.Menggunakan teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak nadir secara psikis, tidak pernah mencapai orgasme, sangat provokatif dalam bercoitus.
d. Sering berpindah-pindah tempat/kota dari kota yang satu ke tempat/kota yang lainya. Biasanya WPS memakai nama samaran atau berganti-ganti nama agar tidak dikenal oleh banyak orang.
f. WPS yang profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan sosial rendah. Umumnya WPS tidak mempunyai keterampilan khusus dan tingkat pendidikannya rendah serta modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya. Pekerja seks amatir, disamping pekerja seks juga bekerja yang lain. WPS kelas tinggi pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, akademi bahkan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatir dan profesional.

Menurut data KPA (2008),estimasi jumlah wanita penjaja seks (WPS) tahun 2006 adalah 177.200 -265.000 orang,waria penjaja seks 21.000 – 35.000 orang dan Lelaki Suka Lelaki (LSL) berjumlah 384.000 – 1.148.000 orang. Jumlah pelanggan mereka jauh lebih banyak yaitu 2.435.000 – 3.813.000 untuk WPS, 62.000 – 104.000 untuk waria.

Hasil studi di Thailand memperlihatkan bahwa semakin tinggi frekuensi mengunjungi penjaja seks maka semakin besar prevalensi HIV yang dapat diobservasi. Studi kohort lainnya juga memperlihatkan bahwa ada hubungan yang sejajar antara penurunan proporsi perilaku seks yang tidak aman dengan penurunan IMS pada kelompok pelanggan penjaja seks komersil ( Dachlia, 2000).

Yang terhormat:
Menakertrans R.I, Bapak Jacob Nuwea
Sekjen PERSI, Dr. H. Muki Reksoprodjo
Direktur Pengawan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Para Undangan

Assalamualaikum Wr. Wb,
Para hadirin yang terhormat,
Pengembangan keperawatan sebagai profesi tidak dapat terlepas dari upaya pemantapan tiga pilar utama profesi yaitu pendidikan, pelayanan dan kehidupan keprofesian. Indonesia telah memilih untuk menata sistem pendidikan tinggi keperawatan sebagai upaya awal dan kunci peletakan landasan pengembangan profesi keperawatan. Dengan harapan lulusan dari sistem pendidikan keperawatan merupakan input bagi sistem pelayanan dan berperan aktif dalam pengembangan keilmuan dan teknologi keperawatan dalam satu konteks yang utuh dan saling
tergantung.
Dalam upaya pengembangan keperawatan sebagai suatu profesi inilah, PPNI berperan sebagai pengawal pengembangan keperawatan tersebut dan memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan/asuhan keperawatan yang bermutu dan cost effective sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, terpenuhi.

Sebagaimana yang telah diakui oleh 187 negara di dunia dalam World Health Assembly Meeting ke 54, Mei 2001 yang lalu tentang pentingnya Strengthening Nursing and Midwifery Services. Dan menghimbau tiap negara untuk melibatkan perawat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan; meninjau, menyusun dan mengimplementasikan rencana strategic nasional dan model pendidikan, regulasi danpraktik keperawatan serta memastikan bahwa tiap perawat memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani. Bahkan ditekankan tentang pentingnya kebijakan dan program yang menjamin lingkungan kerja yang sehat, sistem penghargaan dan jenjang karir yang transparan. Pada WHA ke 56 tahun 2003, tiap negara, termasuk Indonesia akan diminta melaporkan tentang upaya pengembangan keperawatan yang sudah dilakukan sesuai resolusi yang disepakati.

Meningat perlindungan kepada kepentingan masyarakat sebagai konsumer eksternal tidak bisa terlepas dari perlindungan terhadap tenaga keperawatan sebagai konsumer internal. Mengingat asuhan keperawatan yang professional dan manusiawi hanya dapat diberikan oleh perawat dengan kualifikasi professional dan akrab dengan perlakuan yang manusiawi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa semua ini tidak bisa terlepas dari kondisi dan lingkungan kerja perawat.

Lingkungan kerja baik fisik maupun non-fisik yang bersifat multidimensi sangat mempengaruhi rekrutmen dan retensi perawat serta mutu praktik keperawatan. Indonesia jangan sampai terlena dan mengira bahwa kita tidak akan pernah kekurangan perawat, karena memilih keperawatan sebagai karir sangat ditentukan oleh citra keperawatan dan lingkungan kerjanya. PPNI sangat menyadari betapa kompleksnya masalah yang dihadapi oleh profesi keperawatan, baik dalam aspek pendidikan, pelayanan, penelitian maupun kehidupan keprofesian. Sistem yang sudah ada sekarang masih kurang berpihak pada profesi keperawatan. Dalam hal pendidikan, + 70% perawat masih berpendidikan SPK yaitu setara SLA. Mereka dibebani pekerjaan melebihi kompetensi yang dimiliki dan sering dipersalahkan untuk sesuatu yang mereka tidak disiapkan.

Dari sisi pelayanan, tidak terdapat kejelasan tujuan dan panduan pendayagunaan perawat, sehingga pendayagunaan ketenagaan perawat yang terbatas menjadi makin tidak efektif dan terjadi berbagai ketidasesuaian, khususnya dikaitkan dalam pembagian tanggung jawab berdasarkan kompetensi tiap jenjang pendidikan perawat. Yang selanjutnya berpengaruh terhadap sistem penghargaan dan jenjang karir. Status kepegawaian sebagai tenaga honorer seringkali tidak menjanjikan dan tanpa kepastian. Sebagai contoh perawat yang bekerja di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan dengan sistem kontrak, setelah selesak masa kontraknya, besar honornya harus mengulang dari awal lagi. Di di Jawa Tengah, tenyata perawat honorer yang bekerja di salah satu Rumah Sakit tanpa kejelasan statusnya hanya membawa pulang uang Rp. 50,000, lebih keculd ari yang kita berikan kepada pembantu rumah tangga kita. Di satu desa terpencil di Lampung, pembagian jasa pelayanan kesehatan adalah 40% untuk seorang dokter dan 60% lainnya harus dibagi untuk 26 perawat. Perawat di Putus Sibau, Kalimantan Barat dekat perbatasan Malaysia harus menyadap karet dulu sebelum bekerja sebagai perawat agar dapat meneruskan kehidupan keluarga mereka

Ketika saya mengunjungi sejawat perawat di Kalimantan Tengah, terasa pilu perasaan saya ketika seorang perawat mengatakan bahwa selama 35 tahun ia bekerja di Puskesmas hingga pensiun belum pernah naik pangkat, karena selama itu ia mengerjakan limpahan pekerjaan dokter. Yang naik pangkat justru dokter, karena kegiatan yang dilakukan oleh rekan kita tersebut tidak dapat dihitung angka kreditnya.

Dari hasil pengkajian kebutuhan diklat tahun 1997, terhadap perawat yang bekerja di 7 propinsi ternyata lebih dari 40% perawat . Dan hasil kajian Direktorat Pelayanan Keperawatan (2001) pada 15 propinsi terpilih menunjukkan bahwa 70% waktu kerja mereka untuk kegiatan kebersihan dan non-keperawtaan lain bukan untuk memberikan asuhan keperawatan. Dari segi keamanan juga kurang terjamin, khususnya transportasi
bagi perawat dinas sore dan malam, pelecehan di tempat kerja dan daerah berkonflik.

Pada kesempatan ini PPNI menghimbau kiranya Pemerintah mendukung upaya perbaikan kondisi dan lingkungan kerja yang kondusif bagi perawat di manapun mereka bekerja, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun non-fisik, melalui kebijakan nasional yang mengakomodasi perlindungan bagi perawat dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Kebijakan yang mengatur keseimbangan kewajiban dan hak perawat dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat, serta memfasilitasi intenational ethical recruitment sehubungan dengan liberalisasi tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan. PPNI siap bermitra dengan semua stakeholders agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
(Kutipan Sambutan Ketua Umum PPNI)

oleh Rani Setiani Sujana, 0806334306(http://mhs.blog.ui.edu/rani.setiani/2008/10/)

Hukum dan norma merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Kedua hal tersebut saling berkaitan dan biasa disebut dalam satu kesatuan. Baik hukum maupun norma berperan dalam mengatur kehidupan manusia atau individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk lebih memahami keterkaitan antara keduanya, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah memahami pengertian dari hukum dan norma itu sendiri. Tulisan ini akan menguraikan mengenai pengertian keduanya serta membahas mengenai hierarki hukum di Indonesia.

Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum.

Norma itu sendiri merupakan bahasa latin yang dapat diartikan sebagai suatu ketertiban, preskripsi atau perintah. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas norma moral, norma agama, norma etika atau kesopanan dan norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Hukum merupakan norma yang memuat sanksi yang tegas. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Sistem aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan.

Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata urutan perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki perundang-undangan Indonesia meliputi; pertama UUD 1945, yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), kewenangan penyusunan undang-undang berada pada DPR denga persetujuan bersama dengan presiden. Dalam kepentingan yang memaksa presiden bisa mengeluarkan Perpu. Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP), yang berhak menetapkan PP adalah presiden. Dalam hal ini presiden melakukan sendiri tanpa persetujuan dari DPR. Keempat adalah Peraturan Presiden, di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda ini meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten/kota dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Adapun wewenang untuk menetapkan Perda berada pada kepala daerah atas persetujuan DPRD.

Pembahasan di atas telah menunjukan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara hukum dan norma. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Indonesia juga dianggap sebagai sistem norma yang berlaku di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

KEPUSTAKAAN
Bisri, I. (2004). Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dari implementasi hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kelsen, H. (2002). Essay in legal & moral philosophy. (Terj. PT Alumni bekerja sama dengan Arief Sidharta). Bandung: PT Alumni.
Mubarak, Z., et al. (2008). Mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi: buku ajar II manusia, akhlak, budi pekerti & masyarakat. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Dari catatan sejarah, kondom telah digunakan sejak beberapa ratus tahun lalu. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi orang Mesir kuno menggunakan linen sebagai sarung pengaman untuk mencegah penyakit.

Pada tahun 100 sampai tahun 200 Masehi bukti awal dari pemakaian kondom di Eropa datang dari lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles, Prancis.

Tahun 1500-an untuk pertama kali dipublikasikan deskripsi dan pencobaan alat mencegah penyakit berupa kondom di Italia. Ketika itu Gabrielle Fallopius mengklaim menemukan sarung terbuat dari bahan linen dan itu diuji coba pada 1.100 lelaki sebagai kondom. Dari percobaan itu tak satu pun dari mereka yang terinfeksi penyakit sifilis. Penemuan membuktikan bahwa kain linen itu bermanfaat mencegah infeksi. Tetapi, di kemudian hari kondom dikenal sebagai alat mencegah kehamilan. Itu diawali dari percobaan terhadap kain linen yang dibasahi dengan cairan kimia tahun 1500-an. Ketika linen direndam dalam cairan kimia kemudian dikeringkan dan dikenakan pria maka kain itu bisa mematikan sperma.

Tahun 1700-an, kondom dibuat dari usus binatang. Perubahan bahan itu membuat harga kondom menjadi lebih mahal dibanding dengan kondom dari bahan linen. Ketika itu kondom dikenal sebagai ‘baju baja melawan kesenangan dan jaring laba-laba mencegah infeksi. Kondom tipe itu dipakai secara berulang.

Tahun 1894, Goodyear dan Hancock mulai memproduksi kondom secara massal terbuat dari karat yang divulkanisasi untuk membalikkan karet kasar ke elastisitas yang kuat. Tahun 1861 untuk pertama kali kondom dipublikasikan di Amerika Serikat di surat kabar The New York Times. Tahun 1880 kondom dibuat dari lateks, tetapi pemakaiannya secara luas baru tahun 1930-an. Tahun 1935 sebanyak 1.5 juta kondom diproduksi setiap hari di Amerika Serikat.

Kemudian tahun 1980-an dan 1990-an pasaran kondom di Amerika Serikat didominasi pabrik kondom setempat. Baru tahun 1987 kondom produksi Jepang dengan merek Kimono memasuki pasar Amerika. Kondom tersebut lembut tipis dan iklannya pun menekankankan bahwa kesenangan sama pentingnya dengan pencegahan.

Tahun 1990-an muncul beragam jenis kondom dan juga untuk pertama kali tersedia kondom polyurethane. Tahun 1993 produksi tahunan kondom lateks mencapai 8,5juta miliar (Anonimous, 2005).

Kondom yang berkualitas baik dan digunakan secara benar terbukti mencegah masuknya virus seperti HIV, hepatisis, dan herpes/PMS. US National Institute of Health dan Consumer Union yang meneliti kondom menemukan tidak ada pori yang terlihat setelah kondom diregangkan dan diperiksa dengan pembesaran 30.000 kali. Dalam era epidemi saat ini kondom lateks masih merupakan media terbaik dalam mencegah penularan HIV( UNFPA, 2005).

Pada tahun 2003, The United States Departement of Health and Human Service melakukan studi penelitian terhadap keefektifan kondom. Dari hasil studi didapatkan bahwa 85% berkurangnya resiko penularan HIV pada orang-orang yang menggunakan kondom secara konsisten dibandingkan dengan yang tidak pakai (UNFPA, 2004).

Pada Tahun 1991, Thailand menerapkan “100-percent condom policy”, dimana yang mewajibkan pekerja seks komersil dan pelanggannya untuk menggunakan kondom dalam setiap aktivitas seksual. Program ini berhasil menaikkan persentase penggunaan kondom dari 14% pada tahun 1989 menjadi 94% pada tahun 1994 dan berdampak pada penurunan lima kali lipat kasus infeksi HIV dan sepuluh kali lipat penurunan kasus PMS (WHO & UNAIDS, 2004).
Sebuah studi di Itali, diikuti 305 wanita negatif HIV yang pasangan tetapnya seksual aktif laki-laki positif HIV selama 2 tahun. Hasil studi menunjukkan dari 134 pasangan yang selalu menggunakan kondom secara konsisten, tidak ditemukan kasus HIV satupun. Sedangkan yang tidak menggunakan kondom secara konsisten ditemukan 2% dari 171 terinfeksi HIV. Selanjutnya studi di Haiti didapatkan bahwa infection rate diantara pasangan serodiscordant yang selalu menggunakan kondom adalah 1 per 100 pasangan (UNFPA, 2004).
Beberapa penelitian di AS menunjukkan bahwa 20-30% pria mengaku selalu menggunakan kondom, tetapi diantara mereka yang menggunakan kondom belum tentu memakainya secara benar. Pemakaian kondom yang salah dapat mengakibatkan kondom lepas atau robek. Begitu pula bila tidak dipakai secara konsisten , tentu saja kondom itu tidak akan efektif. Penggunaan pelicin berbahan dasar minyak pasti menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pemakaian kondom. Tipe lain yang salah dalam penggunaan kondom adalah metode yang tidak tepat pada pembukaan kemasan dan pada saat pemasangan kondom pada penis atau untuk menahan cincin kondom pada saat penarikan kondom dari penis (Hargreaves, 2008) .
Kebijaksanaan Pemerintah tentang kondom dengan dikeluarkannya surat edaran Dirjen PPM & PLP pada tanggal 19 Desember 1996 yang isinya mengharuskan semua pelanggan WTS/WPS menggunakan kondom dalam melakukan hubungan seksual. Intinya kebijaksanaan tersebut untuk menganjurkan kondom hanya pada perilaku seksual resiko tinggi dan bukan untuk masyarakat biasa. Namun pada umumnya pelanggan tidak mau menggunakan kondom dengan berbagai alasan. Ironisnya WTS/WPS pun menerima pelanggan yang tidak mau berkondom tersebut agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ( Beni , 2004b).
Pemerintah Indonesia juga mempunyai kebijaksanaan pelaksanaan kondom 100% dimana pemerintah menyediakan kondom untuk keperluan tersebut. Kenyataan di lapangan bukan penggunaan kondom 100% tetapi distribusi kondom 100% dalam arti WTS/WPS selalu menerima jatah kondom dari klinik/berbagai yayasan tetapi tidak digunakan dengan alasan pelanggan tidak mau menggunakan kondom. Dalam program kondom ini yang sulit adalah bagaimana atau indikator apa yang digunakan untuk memantau penggunaan kondom 100%, hal ini tentunya akan dipengaruhi metoda kualitas kondom, distribusi kondom, cara pemakaian kondom yang benar untuk pencegahan HIV/AIDS & IMS serta monitoring yang baik karena pada akhirnya hanya WPS dan pelangganlah yang mengetahuinya (Beni, 2004b).
Ada beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi misalnya adanya keluhan subjektif pemakai seperti tidak enak, repot atau malu membeli. Juga karena citra kondom di masyarakat yang buruk akibat mitos, rumor dan sebagainya. Masyarakat sering mengasosiasikan kondom dengan sesuatu yang kotor, memalukan, terlarang, sex maniac, ketidakjujuran dan perilaku tidak bermoral. Kondom bahkan dituduh bisa mendorong peningkatan perilaku zina dan perilaku seksual berisiko lainnya. Norma sosial dan budaya bias gender juga mempengaruhi orang untuk tidak memakai kondom. Kekuasaan laki-lakilah yang menentukan penggunaan kondom atau tidak (Aulia, 2002).
Mendorong penggunaan kondom harus disertai dengan upaya mengubah citra tentang kondom ini di masyarakat. Politikus, pejabat dan pemimpin-pemimpin agama diharapkan dapat berbicara tentang kondom dengan menarik dan bersahabat. Atau terlibat langsung dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Media massa diminta ikut mengatasi norma negatif tentang kondom. Drama tradisional seperti arja muani dan bondres yang aktif dalam kegiatan desensitisasi, melalui alur cerita dan banyolannya, akan membuat kondom tidak lagi dianggap sebagai barang yang menjijikkan, kotor dan sebagainya (Karmaya, 2005) .
Promosi kondom untuk keluarga berencana atau pencegahan HIV/AIDS menjadikan penggunaan kondom sebagai ekspresi cinta, bertanggung jawab dan juga sebagai bagian dari kehidupan terpelajar. Melalui pendekatan yang positif sering kali mengubah kesan menjadi lebih baik ketimbang melalui pendekatan menakut-nakuti (Karmaya, 2006).
Menganjurkan dan juga mewajibkan pelanggan memakai kondom saat senggama tidaklah berarti kita merestui atau menyetujui perbuatan zina dan pelacuran. Dengan menganjurkan dan mewajibkan penggunaan kondom tidak berarti pula dapat mengurangi perzinaan dan pelacuran. Hal ini hanya menunjukkan bahwa kita mengetahui, mengakui dan tidak menutup mata terhadap fakta bahwa pada kenyataannya zina dengan selingkuhan atau dengan pekerja seks itu memang benar-benar ada dan sering terjadi. Menganjurkan dan mewajibkan penggunaan kondom merupakan upaya yang urgen untuk menanggulangi akibat buruk perilaku berisiko itu yaitu berupa penyebaran IMS dan HIV/AIDS. Melalui kegiatan ini tidak berarti kita tidak melakukan upaya pencegahan lain seperti pendidikan baik lewat jalur sekolah, keluarga, pendidikan agama dan lain-lainnya (Beni, 2005).
Pencegahan melalui pemakaian kondom merupakan pelengkap dan disepadankan dengan upaya-upaya pendidikan atau penyuluhan yang biasanya membutuhkan waktu lama sebelum terasa khasiatnya. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan kondom diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan mempertahankan perilaku sehatnya. Kepada anak-anak muda dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks atau tidak mengadakan hubungan seks lebih awal dari semestinya, bahkan mereka harus menunda sampai tiba saatnya (Karmaya, 2006).
Bagi mereka yang sudah melakukan hubungan seks sebelum atau di luar pernikahan dianjurkan untuk mengubah perilaku, mengendalikan aktivitas seksual, mengurangi jumlah partner dan atau menggunakan kondom secara benar, konsisten dan bertanggung jawab dalam setiap hubungan seksualnya. Namun sekali lagi, harapan ideal untuk mewujudkan masyarakat bebas perselingkuhan dan bebas pelacuran membutuhkan waktu sangat lama. Sementara itu, HIV/AIDS menyebar dengan sangat kencangnya. Oleh karena itu pula, promosi mengubah citra kondom harus dilakukan sesegera mungkin dengan lebih gencar sehingga tingkat penerimaan masyarakat dan jumlah pemakaian menjadi lebih besar. Ini semua untuk dapat menghilangkan gap atau krisis penggunaan kondom, sehingga orang yang terlindungi menjadi lebih banyak dan gelombang epidemi HIV/AIDS dapat dihindari (Karmaya,2005)

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
BIOSTATISTIK
UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis, 15 Juli 2008

MIRZAL

Analisis Propensity Score Matching pada Hubungan Tingkat Keterpaparan Informasi HIV/AIDS dengan Perilaku Penggunaan Kondom pada Pelanggan Wanita Penjaja Seks (WPS) di Papua (Data BSS 2004/2005)

xvi + 153 halaman + 27 tabel + 5 gambar + 4 lampiran

ABSTRAK

Sudah lebih 25 tahun, sejak pertama ditemukan tahun 1981, berbagai bangsa di dunia berupaya untuk menanggulangi HIV/AIDS, tetapi penyakit ini terus berkembang dengan peningkatan yang cepat dan mengkhawatirkan. Estimasi jumlah penderita HIV/AIDS di seluruh dunia pada tahun 1990 adalah 7,8 juta dan pada akhir Desember 2007 sudah mencapai 33,2 juta, dimana 90% berasal dari negara berkembang (WHO&UNAIDS, 2007). Perkembangan epidemi HIV/AIDS di Indonesia termasuk dalam kelompok tercepat di Asia, fase epidemiknya telah berubah dari “low” menjadi “concentrated” . Sampai akhir September 2007 ,secara kumulatif jumlah pengidap infeksi HIV adalah 5904 dan kasus AIDS adalah 10384, yang tersebar di 33 provinsi. Rate kumulatif kasus AIDS Nasional sebesar 4,57 per 100.000 penduduk (Dit.Jen PPM&PL, 2007).
Papua mempunyai proporsi kasus AIDS tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia dan penularannya telah merambah ke masyarakat umum dengan prevalensi cukup tinggi yaitu lebih 1 persen. Bila dibandingkan dengan populasi penduduk maka case rate (jumlah kasus/jumlah penduduk x 100.000) di Papua adalah 60,93 per 100.000 penduduk dan merupakan 15,39 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rate nasional (3,96). Penularan HIV di Papua 90 persen disebabkan oleh hubungan heteroseksual (BPS & Depkes RI, 2007). Tingginya penyebaran HIV/AIDS di Papua dikarenakan rendahnya penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi, rendahnya pengetahuan dan minimnya informasi tentang HIV/AIDS.
Informasi mengenai hubungan antara tingkat keterpaparan informasi HIV/AIDS dengan perilaku kelompok risiko tinggi, seperti pelanggan WPS dalam penggunaan kondom seks komersial sangat berguna sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk membuat program pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang lebih efektif dan efisien, khususnya di Papua.
Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya hubungan tingkat keterpaparan informasi HIV/AIDS dengan perilaku penggunaan kondom pada pelanggan WPS di Papua setelah dipadankan oleh variabel umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan riwayat mengalami gejala IMS yang berperan sebagai confounder, dengan menggunakan modelling Propensity Score Matching. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Surveilans Perilaku HIV/AIDS 2004/2005 dari P2MPL Depkes RI dan desain penelitian ini adalah cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah tukang ojek dan tukang bongkar muat pelabuhan di Papua, yang selanjutnya disebut dengan pelanggan WPS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang konsisten menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan WPS masih sangat rendah (19,14%). Hasil analisis bivariat menunjukkan variabel umur (p=0,650), status perkawinan (p=0,403) tidak berhubungan dengan perilaku penggunaan kondom pada pelanggan WPS, sedangkan variabel tingkat pendidikan (p=0,0001), tingkat pengetahuan (p=0,000),dan riwayat mengalami gejala IMS (p=0,000) menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perilaku penggunaan kondom pada pelanggan WPS.
Pada analisis multivariat modelling Propensity Score Matching baik dengan nearest neighbor maupun caliper, variabel umur dan status perkawinan harus dikeluarkan dari model, karena reduksi biasnya lebih rendah sebelum dipadankan daripada setelah dipadankan. Hasil akhir analisis PSM pada model fit didapatkan nilai yang sama antara kedua algoritma baik nilai OR maupun nilai T-stat. Nilai odds ratio (OR) adalah 2,3 (95%CI=1,2-4,5), ini artinya pelanggan WPS yang tingkat keterpaparan informasi HIV/AIDS cukup memiliki peluang 2,3 kali untuk menggunakan kondom secara konsisten dibandingkan dengan yang tingkat keterpaparan informasi HIV/AIDS kurang dan nilai T-stat didapat 0,85(p>0,05), artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat keterpaparan informasi HIV/AIDS dengan perilaku penggunaan kondom pada pelanggan WPS di Papua.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada pengelola program HIV/AIDS baik di pusat maupun daerah agar lebih meningkatkan intensitas dan kedalaman informasi HIV/AIDS terutama bagi kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit HIV/AIDS, meningkatkan peran tenaga kesehatan dan membangun kemitraan dengan tokoh agama, tokoh adat/masyarakat, LSM, dunia usaha/swasta dan lembaga pendidikan formal untuk kepentingan penyebaran informasi yang akurat dan benar tentang HIV/AIDS, melibatkan pakar komunikasi dan mendorong perusahaan komunikasi/media lebih berperan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan sosialisasi kondom, pemberdayaan kelompok risiko tinggi(peer group) dalam penyebaran informasi HIV/AIDS dan menetapkan peraturan daerah penggunaan kondom 100% .

Kata kunci : propensity score matching, keterpaparan informasi, perilaku, kondom, pelanggan WPS.
Daftar pustaka : 78 buah (1999-2008)

POST GRADUATE PROGRAM
THE PUBLIC HEALTH STUDY
BIOSTATISTIC
UNIVERSITAS INDONESIA

Thesis, 15 July 2008

MIRZAL

Propensity Score Matching (PSM) Analysis, The Relationship between The Level of Information Exposed about HIV/AIDS and Behavior in Condom Use among the Consumer of Female Sex Workers (FSW) in Papua (Behavioral Survaillance Survey Data (BSS) 2004/2005).

xvi + 153 pages + 27 tables + 5 pictures + 4 appendices.

ABSTRACT

It has been more than 25 years, since the first time the HIV/AIDS was found in 1981, there are many different programs have been developed by countries around the world in attempt to control the growth and spreading of HIV/AIDS. But unfortunately, the uncontrolable growth of this disease has attracted more serious attentions. The estimated number of sufferes from the disease has increased dramatically from about 7,8 million people in 1990 to approximately 33,2 million sufferes in late December 2007. There was 90% of the total sufferers from developing countries (WHO&UNAIDS, 2007). The growth of the HIV/AIDS epidemic in Indonesia has been recorded as the fastest among Asian countries. It has progressed from “low” to “concentrated”. Untill late September 2007, the total number of people infected by HIV cumulatively reached 5904 and the number of AIDS cases was 10384, that found within 33 provinces of Indonesia. The national cumulative rate of the AIDS cases in Indonesia was 4,57 per 100.000 people (Dit.Jen PPM&PL, 2007).
The highest proportion of the HIV/AIDS found in Indonesia is in Papua where the spread of the infectious disease has reached its most comunities with the prevallance of the cases is more than 1%. If this value is being compared with its population of the province in general, the case rate will be 60,93 per 100.000 peoples. This rate is 15,39 times higher than the national rate which is only 3,96. The most common cause of the spreading process of the disease in Papua is through heterosexual behaviours which is up to 90 percent (BPS & Depkes RI, 2007). The increased number of HIV/AIDS in Papua is also led by the usage of condom at high risk group still low, a lack of information and education about HIV/AIDS .
The information about relationship between information exposed about HIV/AIDS with behavior in condom use among the consumer of FSW is necessary to be considered by public health policy makers as a sugestion to prevent and control the growth of HIV/AIDS effectively and effecient in Papua.
This research is aimed to identify the relationship between the information exposed about HIV/AIDS with behavior in condom use among the consumer of FSW in Papua by focussing on ages, marital status, educational level, information level and the story of suffering from Sexual Transmited Infection symptoms which act as confounder, and using Propensity Score Matching Analysis. This research uses secondary data of Behavioral Surveillance Survey(BSS) of HIV/AIDS in 2004/2005 from P2MPL, Health Department of Indonesia and the design of this research is cross sectional. The samples used in this research are the consumers of FSW. They are tukang ojek (motorcycle taxi drivers) and tukang bongkar muat pelabuhan (workers loading goods in Papua’s harbour. Further they will be mentioned as the FSW consumers.
The results of this research show that the number of respondents who are consistent to use condoms in conducting their sexual intercourses with FSW is still remaining low (19,14%). By bivariate analysis, the result shows that the variable age (p=0,650), marital status (p=0,403) have not significantly with the consumer of FSW behavior’s in condom use. Meanwhile, the variable educational level (p=0,0001), knowledge level (p=0,000), and the history of suffering from IMS symptoms (p=0,000) have showed the significant relation with the behaviours of using condoms among FSW consumer’s.
The multivariate analysis with Propensity Score Matching, either nearest neighbor or caliper show that variabel age and marital status have to be excluded from the model because the reductive bias before matching process is lower than after the match. The final result of the analysis of PSM on a fit model is found the same value for both algoritma either OR value or T-stat value. The value of odds ratio (OR) is 2,3 (95%CI=1,2-4,5). This means that the FSW consumers with adequate exposed information of HIV/AIDS have 2,3 times of possibilities to use condoms consistently compared with the other ones, who do not have enough exposed information of HIV/AIDS, and T-stat value is 0,85(p>0,05) which means the relationship between the level of exposed information of HIV/AIS and the behavior of condom use among FSW consumers in Papua have not significant.
Based on the results of this research, it is suggested that the managers of the HIV/AIDS programs either in the centre or in district areas to improve the intensity and the depth of relevant information of HIV/AIDS for high risk community groups, to develop the roles of health workers, and to build a good relationships and supports with religionists, traditional/ cultural values, NGO’s, local businesses and formal educational institutions in order to be able to spread and share accurate, adequate and proper information about HIV/AIDS. It is also suggested to involve communication experts and encourage companies and electronic medias of communication to be more active in anticipation and controling the spreads of HIV/AIDS and the socialisation of using condoms, empowering the high risk groups (peer group) to take in part of HIV/AIDS information spreading, and the local policy makers are suggested to make 100% condom policy.

Key words : propensity score matching, information exposed, behavior, condom use, FSW consumer’s.
Reference: 78 (1999-2008)